Istana: Danantara konsolidasi aset negara bangun industri strategis

^{_{Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara peresmian BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).}}

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengkonsolidasikan kekayaan dan aset negara untuk membangun sektor industri strategis.

Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, meresmikan BPI Danantara, sekaligus mengumumkan Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia.

“Danantara nanti akan membiayai sendiri bidang industri strategis, antara lain untuk hilirisasi nikel, kobalt, untuk mengembangkan kecerdasan buatan, untuk pembuatan kilang-kilang minyak dan industri pendukungnya, yang akan menopang bangsa Indonesia melompat sebagai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Dia melanjutkan langkah yang akan dilakukan Danantara itu merupakan upaya menjalankan perintah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Oleh karena itu, Hasan optimistis Danantara dapat menjadi jalan keluar atas paradoks yang dialami negara- negara berkembang dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Paradoks itu, juga menjadi isu utama yang ditulis oleh Presiden Prabowo Subianto dalam bukunya berjudul “Paradoks Indonesia”.

“Ini ikhtiar pemerintah untuk menyelesaikan paradoks Indonesia, seperti yang dituliskan Presiden Prabowo Subianto dalam buku beliau. Tidak perlu didebat lagi, bangsa kita kaya, harusnya kita lebih makmur. Tetapi kenyataannya, sampai 80 tahun Indonesia berdiri masih ada ketimpangan, masih ada masyarakat yang miskin, masih ada yang belum bisa makan, masih ada wilayah yang tertinggal pembangunan. Ini semua harus segera diselesaikan. Jadi, paradoks Indonesia harus diselesaikan,” kata Hasan Nasbi.

Di Istana Kepresidenan, acara peresmian Danantara dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, duta besar, tamu asing, dan pejabat negara lainnya.

Di atas panggung acara, Presiden Prabowo mengajak seniornya SBY, dan Jokowi untuk bersama-sama menekan tombol yang menandai Danantara resmi terbentuk dan beroperasi.

Dalam struktur organisasi BPI Danantara, Presiden Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara atau Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Rosan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Rosan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional.

Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas.

Dalam struktur Dewan Penasihat BPI Danantara, ada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tidak hanya itu, ada juga Komite Pengawas dalam struktur organisasi BPI Danantara, yang terdiri atas BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya.