LUKENIVIP

_{Demo Ricuh Jakarta}

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersyukur situasi Indonesia saat ini sudah kembali kondusif pasca aksi demo rusuh 28-30 Agustus 2025. MUI menegaskan, perusakan hingga penjarahan dalam aksi demo sejatinya tak sesuai ajaran agama.

“Sebagai bangsa beragama, sebagai bangsa berbudi luhur karena kekerasan itu, kerusakan itu, penjarahan itu, sesuatu yang tak sesuai dengan UU Negara dan tak sesuai dengan ajaran agama,” ujar Ketum MUI, M Anwar Iskandar bersyukur,  pada wartawan, Senin (15/9/2025).

Anwar mengajak pada semua masyarakat Indonesia untuk bersyukur kehadirat Allah Ta’ala yang telah memberikan nikmat pada semuanya berupa sebuah situasi yang kembali kondusif, kembali aman.

Hal ini kata dia, menjadi bagian penting dari kerja keras Presiden RI, Kapolri dan jajarannya serta seluruh aparat yang terlibat serta akibat dan berkat kesadaran sangat tinggi dari rakyat se-Indonesia.

Oleh karena itu, kita sampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya pada bapak Presiden, pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan seluruh jajarannya dan seluruh bangsa Indonesia,” tuturnya.

“Menyampaikan aspirasi dan pendapat adalah bagian dari sebuah kebebasan yang dijamin UU”ujar Anwar.

Tapi tentu mesti kita lakukan sesuai aturan, mesti kita lakukan dengan tidak melakukan kekerasan, mesti kita lakukan dengan mengindahkan tata kehidupan yang baik,” sambungnya.

Dia menilai, sebagai bangsa beragama, sebagai bangsa berbudi luhur, masyarakat Indonesia harus mengingat kekerasan itu, kerusakan itu, penjarahan itu sesuatu yang tak sesuai dengan UU Negara dan tak sesuai dengan ajaran agama.

_{Waspada! Cuaca Ekstrem Akan Landa Sejumlah Wilayah hingga 18 September} 

Sejumlah wilayah di Indonesia diprediksi akan dilanda cuaca ekstrem hingga 18 September 2025. Fenomena ini dipicu oleh beberapa dinamika atmosfer.

Seperti, nilai Dipole Mode Index (DMI) negatif, aktivitas gelombang Rossby Ekuator, gelombang Kelvin dan Madden Julian Oscillation (MJO). Lalu, Bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia barat Sumatera dan Pola siklonik di sekitar Kalimantan Utara.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, terdapat 17 wilayah yang berpotensi turun hujan lebat periode 12-14 September.

Sedangkan cuaca ekstrem angin kencang diprediksi melanda Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan dan Maluku.

Hujan lebat: Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Barat,”kata Guswanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/9/2025).

“Selanjutnya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Tengah, Papua Selatan,”sambungnya.

Sementara periode 15-18 September, hujan lebat diprediksi turun di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Sedangkan angin kencang diprakirakan melanda Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Maluku.

_{Harta Kekayaan Raffi Ahmad}

Adu kekayaan calon Menpora baru Raffi Ahmad dengan Taufik Hidayat, bak langit dan bumi. Isu reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto memunculkan sejumlah nama calon Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) baru.

Setelah Dito Ariotedjo resmi pamit dari kursinya, beberapa tokoh mulai digadang-gadang sebagai pengganti, termasuk artis sekaligus pengusaha Raffi Ahmad dan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat.

Selain kiprah publik keduanya, kekayaan pribadi Raffi dan Taufik juga menjadi sorotan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), jumlah aset yang mereka miliki menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok.

Harta Kekayaan Taufik Hidayat

Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis yang kini menjabat Wamenpora, tercatat memiliki kekayaan sekitar Rp 78,9 miliar. Jumlah tersebut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir Desember 2024.

Porsi terbesar hartanya berupa tanah dan bangunan senilai Rp 49,8 miliar. Tercatat ada enam bidang properti yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bandung Barat, hingga Karawang Barat.

Selain itu, Taufik memiliki kendaraan senilai Rp 3,5 miliar yang terdiri dari tiga mobil dan satu motor. Beberapa di antaranya adalah Volkswagen Tiguan, Toyota Innova Zenix, BMW, dan sepeda motor Honda Beat.

_{Jakarta Diguyur Hujan Deras, Cilandak Jaksel Terendam Banjir!}

Hujan dengan intensitas deras mengguyur sejumlah wilayah di Jakarta pada Jumat (12/9/2025) sore.  Sebanyak 4 RT di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi 90-145 centimeter.

“Update pukul 18.00 WIB, BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 4 RT,” kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan di Jakarta.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan.

“Dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” ungkapnya.

BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112.

“Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” tutup Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat di wilayah Jakarta periode 11-13 September 2025.

_{Ketua DPP Partai Perindo bidang Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan Agus Taufiq (foto: dok ist)}

Ketua DPP Partai Perindo bidang Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan, Agus Taufiq, menilai bahwa perubahan orientasi kebijakan ekonomi pemerintah tidak bisa dilakukan secara mendadak. Kebijakan harus dijalankan secara realistis, bertahap, dan berbasis kajian yang kuat.

Agus mengibaratkan pengelolaan ekonomi nasional seperti mengemudikan kendaraan besar. “Untuk setiap tikungan, kendaraan besar harus ambil ancang-ancang panjang dan belok perlahan. Tidak bisa seperti MotoGP yang tiba-tiba banting kiri dan kanan. Begitu juga kebijakan anggaran, tidak bisa berubah mendadak tanpa kalkulasi,” katanya di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Ia menilai pergeseran fokus dari pembangunan infrastruktur menuju ketahanan pangan adalah hal yang wajar, tetapi pemerintah harus memberi waktu adaptasi bagi masyarakat. 

“Rakyat perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Tanpa tahapan yang jelas, kebijakan justru akan menimbulkan beban baru,” ujarnya.

Agus menekankan bahwa Partai Perindo, yang dikenal sebagai Partai Kita, mendukung program-program yang memberi manfaat nyata. Program dengan kebutuhan anggaran besar perlu dijalankan secara bertahap, dievaluasi, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

_{Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mundur dari DPR (foto: dok ist)}

 Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyatakan pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil rakyat. Keputusan itu ia sampaikan melalui sebuah video klarifikasi yang dirilis pada Rabu (10/9/2025).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu mengungkapkan, bahwa langkah ini diambil setelah pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu menuai sorotan publik. Potongan pernyataan sepanjang lebih dari dua menit, yang tayang pada menit ke-25:37 hingga menit ke-27:40 dalam acara “Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif”, disebut telah memicu kekecewaan masyarakat.

“Tidak ada maksud maupun tujuan dari saya sama sekali untuk meremehkan bahkan merendahkan upaya dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak muda yang ingin berusaha tetapi menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan,” ujar Rahayu.

Ia mengakui kesalahannya dalam penyampaian, sekaligus menegaskan permintaan maaf kepada publik. “Saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” lanjutnya.

Rahayu menyatakan, tetap berharap dapat menuntaskan satu agenda legislasi terakhir sebelum resmi mundur, yakni pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan bersama Komisi VII DPR RI.

_{Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman (foto: dok ist)}

Menurut Benny, rakyat ingin DPR menjadi wakil kepentingan masyarakat, bukan perpanjangan tangan oligarki.

“Amarah harus dilihat sebagai peringatan keras dan koreksi bagi dewan. Rakyat menuntut perubahan, bukan sekadar pergantian wajah. Mereka ingin DPR kembali menjadi lembaga yang mewakili kepentingan rakyat, bukan perpanjangan tangan oligarki,” kata Benny, Selasa (9/9/2025).Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, menyoroti meningkatnya kritik dan ekspresi ketidakpuasan publik terhadap DPR belakangan ini. Ia menilai amarah publik harus menjadi peringatan keras bagi lembaga legislatif.

Reformasi DPR menjadi salah satu poin dari 17+8 Tuntutan Rakyat yang lahir pasca aksi demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu. Beberapa tuntutan lain termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan seluruh demonstran yang ditahan, pembentukan Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan dan Umar Amarudin, serta perlindungan bagi semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus. Sejumlah tuntutan juga ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

_{Jenderal Kopassus Ahli Perang Hutan Turun Tangan, Respons Ferry Irwandi Mengejutkan/ist}

CEO Malaka Project, Ferry Irwandi menanggapi kedatangan Satuan Siber Mabes TNI menyambangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan olehnya 

Ferry mengaku belum mengetahui soal dugaan tindak pidana seperti apa yang dituduhkan terhadap dirinya oleh pihak TNI.

Saya belum tahu apa-apa,” kata Ferry saat dihubungi wartawan, Senin (8/9/2025).

Sebelumnya, Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) Mabes TNI, Brigjen TNI Juintah Omboh (J.O) Sembiring mendatangi Polda Metro Jaya.

Jenderal Kopassus ini mengatakan, kehadirannya itu untuk berkonsultasi dengan jajaran polisi di Polda Metro Jaya terkait adanya dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh CEO Malaka Project, Ferry Irwandi.

“Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan beberapa fakta-fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi,” kata Juinta Omboh (J.O) Sembiring kepada wartawan di Polda Metro Jaya.

Meski begitu, dia belum menjelaskan secara rinci dugaan tindak pidana seperti apa yang diduga dilakukan oleh Ferry Irwandi.

_{Contraflow Diberlakukan di Tol Japek Arah Jakarta (foto: dok Jasamarga)}

 PT Jasamarga Trans-Jawa Tol (JTT) memberlakukan kebijakan contraflow atas diskresi pihak kepolisian mulai KM 55 hingga KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Jakarta pada arus balik libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah, Minggu (7/9/2025) pukul 16.27 WIB.

“Kami mengimbau pengguna jalan tol Trans-Jawa untuk mengutamakan keselamatan dan mempersiapkan diri sebelum melakukan perjalanan. Pastikan diri dan kendaraan dalam kondisi prima, memastikan kecukupan daya, BBM, saldo uang elektronik, serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan,” ujar Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo, Minggu (7/9/2025).

Ria menyebutkan, volume lalu lintas arus balik di ruas Tol Japek sore ini mulai meningkat. “Saat ini volume lalu lintas kendaraan arah Jakarta pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek terpantau mulai meningkat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ria meminta pengguna jalan tol untuk memperbarui informasi perjalanan dengan mengunduh aplikasi Travoy 4.5 serta menghubungi One Call Center 24 jam Jasa Marga di 14080 guna mendapatkan informasi lalu lintas terkini. 

_{Polda Metro Jaya Jumpa Pers Penangkapan Pelaku Penghasutan}

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memulai rangkaian penyelidikan dan penyidikan sampai dengan penetapan tersangka demo ricuh di Jakarta, beberapa waktu lalu. Diketahui, aksi unjuk rasa tersebut menimbulkan korban jiwa dan sejumlah fasilitas umum dirusak massa.

Ahli Hukum Pidana  Alpi Sahari menegaskan, kebebasan sipil pada supremasi sipil di dalam due process of law tidak dibenarkan merugikan kepentingan umum termasuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang.

“Sehingga kebebasan sipil harus dibedakan dengan penegakan hukum yang bertujuan demi melindungi kepentingan umum dan penjaminan hak-hak anak atas adanya pelanggaran hukum,” ujarnya, Sabtu (6/9/2025).

Dikatakannya, tindakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian didasarkan pada prinsip hukum pidana yang dianut di Indonesia yakni nullum delictum nulla poena sine legality dan crime control model sebagaimana dimaksud dalam KUH Pidana dan KUHAP.

“Dalam penerapannya tentunya membatasi hak-hak sipil, artinya agar hak-hak sipil tidak dibatasi oleh hukum maka jangan melakukan pelanggaran atau kejahatan,”ucapnya.

“Di dalam dalil mengemukakan bahwa keinginan perubahan suatu keadaan harus dimulai dari perubahan diri sendiri,”lanjut pria yang pernah menjadi saksi ahli Kejaksaan saat Peninjauan Kembali (PK) oleh terpidana Jesicca Wongso.