LUKENIVIP

^{_{Tangkapan layar – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024). ANTARA/Andi Firdaus/aa.}}

Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas seputar kerja sama Forum Ekonomi Indonesia-Prancis hingga pengadaan pesawat tempur dan kapal selam.

Dilansir dari akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto, @prabowo, di Jakarta, Rabu, pertemuan dua Kepala Negara itu berlangsung di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11) waktu setempat.

“Perancis ya tentu ekonomi juga dibahas, kan kita ada bilateral Economic Forum Perancis-Indonesia. Pak Presiden Macron minta ini dilanjutkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral tersebut.

Dimuat dalam laman Kementerian Luar Negeri, Forum Bisnis Indonesia-Prancis 2024 diselenggarakan oleh KBRI Paris, Kamis (26/9), bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Prancis dan MEDEF Internasion

Forum tersebut berhasil mencatatkan hasil konkret dalam hubungan ekonomi kedua negara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, BUMN, akademisi, dan sektor swasta.

Forum itu menghasilkan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Pertamina NRE dan PT Pertamina Geothermal Energy dengan perusahaan Prancis, Genvia, khususnya dalam sektor-sektor ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti transisi energi dan pengembangan kota berkelanjutan.

Dikatakan Airlangga, alutsista merupakan topik lain yang diangkat dalam pertemuan bilateral RI-Prancis. Dalam diskusi itu, Presiden Macron mengapresiasi rencana Indonesia untuk pengadaan peralatan militer, termasuk pesawat tempur jenis Rafale dan kerja sama pembuatan kapal selam.

Namun, Airlangga tidak menyampaikan secara mendalam terkait capaian terbaru dari progres kerja sama di bidang pertanahan itu.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia-Prancis bekerja sama dalam pembuatan kapal selam Scorpène Evolved berteknologi tinggi dalam upaya memperkuat kemandirian industri maritim Indonesia

Di Indonesia, kerja sama itu melibatkan sumber daya manusia dari PT PAL Indonesia yang memperoleh transfer teknologi dari Prancis dalam memproduksi kapal selam di dalam negeri.

^{Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak. ANTARA/Ilham Kausar}

 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kasus hukum yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri masih berproses.

“Saya pastikan proses penyidikannya masih terus berlangsung dan ‘progress‘-nya sangat baik,” kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ade Safri menjelaskan, tim penyidik saat ini masih memenuhi petunjuk P-19 dan hasil koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

“‘Progress‘ penyidikan sampai dengan saat ini sangat baik dan tidak ada kendala maupun hambatan sama sekali, ” katanya.

Ade Safri juga menyampaikan koordinasi efektif terus dilakukan dengan JPU kepada Kantor Kejati DKI Jakarta dalam rangka melengkapi berkas perkara dan komunikasi serta koordinasi berjalan dengan sangat baik sampai saat ini.

“Saya pastikan penanganan perkara a quo berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel serta bebas dari segala bentuk intervensi. profesional artinya prosedural dan tuntas,” kata Ade Safri.

Sementara itu Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI Jenderal (Purn) Polisi Budi Gunawan mengakui kasus hukum yang menjerat Firli Bahuri sebagai tersangka tidak mudah.

“Kita sangat mengedepankan pada aspek pembuktian,? dan itu memang kita tahu tidak mudah, dan kita tunggu saja perkembangannya ke depan, akan kami sampaikan setelah terbuka,” kata Budi Gunawan di Jakarta, Senin (18/11) menjawab pertanyaan mengenai kasus Firli Bahuri yang mandek selama kurang lebih setahun.

Dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polkam RI, Jakarta, Ketua Kompolnas RI sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yakin Polri saat ini bekerja keras mengusut kasus hukum yang menyeret Firli sebagai tersangka.

Dia mengatakan, tentu Polri punya alat-alat bukti yang harapannya alat-alat bukti itu terkait dengan pasal-pasal yang dipersangkakan.

^{_{Kapolres Metro Depok Kombes Polisi Arya Perdana. (ANTARA/Ilham Kausar)}}

Pria berinisial P yang melepaskan tembakan ke udara ketika bersitegang dengan pengemudi mobil lain di Jalan Bandung Blok M, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sudah tersangka, dikenakan Pasal 351 KUHP KUHP dengan penganiayaan biasa dan Undang-Undang Darurat (UUDrt) Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan dan penggunaan senjata tajam,” kata Kapolres Metro Depok, Kombes Polisi Arya Perdana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Arya juga menjelaskan saat dibawa ke Polsek Cinere pada Sabtu (16/11) untuk diperiksa, tersangka berinisial P ternyata memiliki izin kepemilikan senjata api. Kemudian diperiksa terkait dengan pemukulannya dan alasan meletuskan senjata.

“Nah kalau dari izin senjata apinya itu dia kan bukan TNI, dia kan sipil. Izinnya itu senjata untuk bela diri,” katanya.

Arya menambahkan tetapi kriteria untuk bela diri itu ada banyak. “Tidak bisa kita mengeluarkan sembarang senjata untuk tindakan-tindakan seperti itu. Hal ini yang masih didalami,” katanya.

Kemudian terkait pelaku sempat mengaku anggota TNI, Arya menjelaskan pelaku hanya mengaku sebagai keluarga anggota TNI.

“Sipil. Dia mengaku keluarganya TNI, kalau dari bahasanya itu setelah kita dalami lagi melalui telepon yang merekam kegiatan itu, mengaku keluarga TNI. Jadi bukan mengaku TNI,” katanya.

Terkait izin kepemilikan senjata api, Arya menjelaskan, izin tersebut dikeluarkan oleh Polri asal memenuhi persyaratan.

“Kalau bela diri kan itu dalam keadaan terdesak terus mengancam nyawa dia atau mengancam nyawa orang lain dia bisa menggunakan itu (senpi),” katanya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada 2 Oktober 2024 dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 16 Oktober 2024.

“Awal kejadian korban berinisial APSS mengendarai mobil berdua dengan kakaknya. Kemudian terjadi bersitegang antara korban dan pelaku karena kedua mobil yang dikendarai hampir senggolan,” katanya.

^{_{Para siswa SMA dan SMK di Kabupaten Biak Numfor mengikuti sosialisasi penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap pelaksanaan pilkada serentak 27 November 2024. ANTARA/Muhsidin}}

 Dua anak muda generasi Gen Z Biak Yosef dan Martinus sangat terkesan dengan kegiatan penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 November 2024 yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di Kabupaten Biak Numfor.

Bagi Yosef, siswa kelas X SMA Biak dan Martinus siswa kelas XI SMK Biak yang terdaftar sebagai pemilih pemula, bakal menjadi pengalaman demokrasi pertamanya dalam menyalurkan hak suara di pilkada 2024.

Keikutsertaan kedua siswa SMA/SMK Yosef dan Martinus bersama 68 peserta pemilih pemula dalam implementasi Pancasila di pilkada terasa sangat istimewa karena mendapat informasi terpercaya dan pendidikan politik terhadap tahapan pilkada langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Mendapat pencerahan pendidikan politik dalam kegiatan implementasi nilai-nilai Pancasila pilkada anak gen Z Biak Numfor juga 
​​​​​​melakukan deklarasi bersama untuk menyukseskan pilkada damai.

Yosef mengakui, kegiatan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pilkada serentak merupakan sarana belajar demokrasi langsung memilih pemimpin pasangan gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati periode 2024-2029.

Begitupun, dengan Martinus siswa SMK Biak menyebut pelaksanaan penguatan implementasi Pancasila sebagai cerminan tanggung jawab warga negara Indonesia untuk turut menyalurkan hak suara di pilkada serentak.

Martinus berkomitmen pada pilkada 27 November 2024 akan menyalurkan hak suara kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati serta paslon gubernur dan wakil gubernur yang tepat supaya dapat menghasilkan pemimpin daerah terpilih untuk membangun daerah lebih maju, mandiri dan sejahtera.

Puluhan anak muda itu terlihat antusias untuk memperoleh informasi tahapan pilkada serentak dari Ketua KPU Joel Nicolas Lawalata serta Ketua Bawaslu Simon Yason Mandowen yang menjadi narasumber kegiatan.

Mereka ingin tahu bagaimana tahapan Pilkada Serentak Kabupaten Biak Numfor tinggal 10 hari untuk menuju pemungutan suara pada 27 November.

^{_{Suasana ribuan warga saat mengibarkan bendera indonesi dan Palestina di atas kapal Fery dari pelabuhan Bakauheni menuju Merak Banten. (ANTARA/Riadi Gunawan)}}

Ribuan masyarakat Lampung, mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina di Perairan Selat Sunda, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, dalam rangkaian kegiatan Bulan Solidartas Palestina (BSP) 2024.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat ribuan warga yang tergabung dalam Lembaga Kepalestinaan, Aqsa Working Group (AWG) Biro Lampung tiba di Pelabuhan Bakauheni dan mulai berlayar menuju Merak, Banten.

Ketua AWG Biro Lampung, Yusron Darojat di Bakauheni, Sabtu, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk terus mengajak setiap orang yang peduli terhadap kemanusiaan untuk memberikan dukungan dan solidaritas terhadap Palestina.

“Peserta aksi ini melibatkan kurang lebih 1.000 orang yang ikut berlayar kemudian melakukan pengibaran bendera di Selat Sunda,” kata dia.

Menurutnya, kegiatan ini melibatkan kurang lebih 1.000 peserta dengan kendaraan sepeda motor dan mobil dari berbagai daerah seperti Jambi, Sumatera Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, Bandar Lampung dan Pringsewu.

Dirinya menjelaskan, kegiatan tersebut digelar dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan solidaritas terhadap Palestina.

Oleh karena itu, ia juga berharap kegiatan aksi solidaritas ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk lebih peduli, tidak hanya kepada Palestina, tetapi juga kepada semua isu kemanusiaan di dunia.

“Kami ingin menguatkan rasa kemanusiaan, persatuan, dan dukungan terhadap mereka. Semoga menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya menjaga perdamaian dan keadilan di seluruh dunia, serta memberikan dampak positif, baik dari segi moral maupun aksi nyata, dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina,” katanya.

^{_{Arsip foto – Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Latif Usman. ANTARA/Ilham Kausar/pri.}}

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, pada Jumat karena adanya laga Timnas Indonesia melawan Jepang.

“Warga yang tidak menonton di SUGBK diminta menghindari kawasan itu agar tidak terkena macet,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Latif Usman saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Suporter Timnas Indonesia yang hendak menonton 

pertandingan tersebut juga diimbau agar tak memakai kendaraan pribadi.

Latif menjelaskan sudah mempersiapkan tujuh skema 

pengalihan arus lalin. Namun, rekayasa lalin masih bersifat situasional.

Berikut ini skema rekayasa lalu lintas (lalin) di sekitar kawasan SUGBK:

1. Arus lalu lintas yang dari Jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda diarahkan lurus ke arah Slipi

2. Arus lalu lintas dari arah Slipi diarahkan lurus ke arah Semanggi, tidak ada yang menuju layang Ladokgi ke arah Jalan Gerbang Pemuda

3. Arus lalu lintas yang dari Bundaran Senayan yang akan menuju Jalan Pintu Satu Senayan diluruskan ke Jalan Jenderal Sudirman arah Semanggi

4. Arus lalu lintas dari Jalan Mustopo yang menuju ke arah Jalan Asia Afrika dibelokkan ke kanan menuju Jalan Hang Tuah Raya

5. Arus lalu lintas dari arah Jalan Patal Senayan 1 yang akan menuju ke arah Jalan Asia Afrika dibelokkan ke kiri ke Jalan Tentara Pelajar

6. Arus lalu lintas arah Manggala Wanabakti yang akan menuju Jalan Lapangan Termbak diluruskan ke arah Jalan Tentara Pelajar

7. Arus lalu lintas dari Jalan Tentara Pelajar yang akan menuju Jalan Patal Senayan diluruskan ke arah Permata Hijau.

KADOBET

^{_{Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto (tengah) didampingi Pj Bupati Lebak Gunawan Rusminto (kiri) bersiap menebar benih ikan nila saat kunjungannya ke Desa Sumur Bandung, Lebak, Banten, Rabu (13/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/Spt/aa.}}

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengajak masyarakat di daerah itu untuk membangun jiwa raga dan mencegah perbuatan buruk yang bisa menimbulkan kerusakan.

“Negara akan hancur dan rusak jika perbuatan buruk, seperti narkoba, korupsi, dan minum-minuman keras,” kata Yandri di Kabupaten Lebak, Kamis.

Pembangunan bukan hanya memajukan swasembada pangan saja, dan bukan hanya memajukan sumber energi serta makan bergizi dan hilirisasi, namun hal yang penting adalah membangun jiwa raganya.

Membangun poros jalan, kata dia, gampang dengan membeli paving blok bisa jadi, tetapi kalau jiwanya rusak dengan narkoba, korupsi dan minuman keras, itu berbahaya, sehingga perlu adanya kesatuan untuk membangun jiwa raga.

Menurut dia, masyarakat Kabupaten Lebak bekerja keras untuk menggali potensi alam yang kaya, baik sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan untuk memenuhi ketersediaan pangan dan peningkatan ekonomi, sehingga bermuara pada kesejahteraan.

Karena itu, pihaknya minta seluruh elemen masyarakat untuk membangun jiwa raga bagi Indonesia.

Saat ini, lanjutnya, masyarakat Indonesia sebagian besar tinggal di desa, oleh karena itu, desa harus menggeliat dan harus sadar untuk membangun desanya agar bisa maju, sejahtera, makmur, dan berbahagia.

^{_{Arsip foto – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/fo/pri.}}

 Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut mata pelajaran Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dan “coding” bakal diajarkan mulai dari kelas 4 SD.

“Untuk SD itu tidak mulai kelas 1 ya, tapi nanti mulai kelas 4, kelas 5, atau kelas 6,” kata Abdul Mu’ti kepada awak media di Kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Kota Yogyakarta, Rabu.

Selain itu, lanjut Mu’ti, materi mengenai AI dan coding tersebut juga hanya menjadi mata pelajaran (mapel) pilihan. “Bukan mata pelajaran wajib,” ucap dia.

Menurut dia, gagasan terkait mapel baru tersebut bukan hal baru karena sejumlah SD di Indonesia sebelumnya sudah ada yang mengajarkan.

“Ternyata beberapa SD di Jakarta, bahkan di Aceh itu sudah ada yang mengembangkan coding untuk SD,” ujar dia.

Mengenai kebutuhan tenaga pengajarnya, menurut Mu’ti, Mendikdasmen memungkinkan merekrut tenaga baru atau cukup bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang selama ini menyelenggarakan pelatihan terkait AI dan coding.

Menurut dia, format terkait perekrutan tenaga pengajar mapel baru tersebut masih akan dibahas, termasuk kemungkinan melatih para lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

“Nanti formatnya akan kita pikirkan belakangan,” kata Mu’ti.

Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyampaikan telah menitipkan pesan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar mengupayakan penerapan mata pelajaran AI dan coding di tingkat satuan pendidikan SD dan SMP.

“Jadi jangan sampai kita kalah dengan India. Karena sekali lagi bapak-ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya,” ujar Wapres dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada Senin (11/11).

^{_{Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K/am.}}

 Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB) yang hadir memimpin apel di Kantor Gubernur Kalsel, Senin pagi (11/11), usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Nanti kami akan minta penjelasan kepada beliau,” kata Bima usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan bahwa pihaknya sedianya telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kalsel untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan.

“Kami kan sudah menunjuk pelaksana supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali maka tentu akan dalam penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB) sempat menghilang setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa oleh KPK pada Selasa (8/10).

Namun Sahbirin Noor akhirnya muncul ke hadapan publik pada Senin pagi (11/11) untuk memimpin apel aparatur sipil negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Kalsel, Kota Banjarbaru.

Sahbirin menegaskan kepada ASN dan karyawan/karyawati lingkup Pemprov Kalsel bahwa selama ini dirinya berada di Banua atau Kalsel.

Adapun pada Selasa (8/10), penyidik KPK mengumumkan penetapan Sahbirin Noor sebagai tersangka bersama enam orang lainnya terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa terkait tiga proyek pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

^{_{Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan saat Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin (11/11/2024). ANTARA FOTO/Fauzan/foc/aa.}}

 Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan jangan ada lagi kasus-kasus kekerasan dan perundungan terhadap murid maupun kriminalisasi terhadap guru.

Gibran mengatakan lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para guru maupun murid.

“Jadi, sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus perundungan, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru,” ujar Gibran saat memberi arahan dalam rapat koordinasi evaluasi pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, Senin.

Wapres menekankan bahwa meski saat ini sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak, regulasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk “menyerang” guru.

Dia mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bersama-sama mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Guru.

Menurutnya, adanya perlindungan hukum bagi guru dapat menciptakan rasa aman dan memberikan keleluasaan bagi mereka untuk mendidik secara lebih disiplin.

“Jadi, mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri, Undang-Undang Perlindungan Guru. Jadi, guru bisa nyaman dan mempunyai ruang untuk mendidik dengan cara-cara yang tetap disiplin, tapi harus ada Undang-Undang dan perlindungannya,” kata Gibran.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi pendidikan dasar dan menengah dihadiri oleh para kepala dinas pendidikan dari seluruh Indonesia dan sejumlah kepala daerah.

Acara tersebut bertujuan untuk memperbaiki kinerja atas kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Terdapat dua isu utama yang dibahas pada acara tersebut. Pertama, terkait dengan kebijakan zonasi dan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), dan isu kedua mengenai kebijakan guru yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ini merupakan dua isu yang menjadi polemik di masyarakat,” kata Abdul Mu’ti.