LUKENIVIP

^{Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)}

 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melepas 22 kontainer bantuan kemanusiaan berupa logistikm dan obat-obatan untuk korban bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bantuan tersebut diberangkatkan dari Polda Sumut menuju sejumlah daerah terdampak, termasuk Kota Medan dan wilayah lainnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengapresiasi langkah cepat Kapolri dan jajaran Polri dalam membantu para korban bencana di wilayah tersebut.

Menurutnya, bantuan kemanusiaan ini diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan sekitar 50 ribu korban bencana alam yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera. Bantuan tersebut terdiri dari sembako, pakaian, serta obat-obatan yang sangat dibutuhkan masyarakat terdampak.

“Kita melihat bantuan ini begitu bermanfaat dan sudah sejak lama ditunggu-tunggu para korban bencana di daerah ini,” katanya.

_{Rismon Sianipar}

Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi), Rismon Hasiholan Sianipar, kembali harus berurusan dengan hukum. Kini, Rismon dilaporkan atas dugaan kepemilikan ijazah palsu dari Universitas Yamaguchi, Jepang.

Rismon menyampaikan dirinya menghargai sepenuhnya hak hukum yang dilakukan Ketua Harian YouTuber Nusantara, Taufik Bilfaqih, sebagai pelapor yang turut didampingi Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan.

“Saya akan meladeni, cuma ada nanti konsekuensi. Akan saya laporkan balik kalau itu nggak terbukti, ya,” ucap Rismon saat ditemui di depan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (13/2/2026).

Rismon menganggap laporan ini merupakan distraksi atas serangan yang ia lakukan terkait dugaan ketiadaan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Itu untuk melumpuhkan kekuatan psikologi saya sehingga saya yakin orang-orang ini dipakai untuk meningkatkan bargaining mereka supaya saya mundur. Saya tidak akan mundur,” ujarnya.

Rismon pun menegaskan dirinya tidak memiliki kekhawatiran sedikit pun dalam menghadapi laporan tersebut sepanjang prosesnya dilakukan secara benar.

“Jangan sampai laporan-laporan mereka, terutama ini sudah ke berapa kali laporan untuk tim kami, ada ke Pak Roy, ada yang lain. Oleh karena itu ini untuk menurunkan vitalitas kami. Jadi kami tidak akan terdistraksi, kami akan terus menyerang,” pungkasnya.

kas138

_{Densus 88 Polri}

Densus 88 Antiteror Polri menegaskan bahwa intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme masih menjadi tantangan nyata bagi keamanan Indonesia. Pasalnya, tahun 2025 sebagai titik balik migrasi besar pola rekrutmen dan aktivitas terorisme dari dunia nyata ke dunia maya.

Demikian disampaikan Kepala Densus 88 AT Polri Irjen Sentot Prasetyo yang diwakili Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, saat menghadiri acara “World Terrorism Index: Peluncuran dan Diskusi WTI 2025” di Gedung IASTH U, Kampus Salemba, Rabu (11/2/2026).

Mayndra menjelaskan, tren rekrutmen terhadap anak dan pelajar meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga memerlukan kewaspadaan ekstra dari seluruh elemen masyarakat.

‘’Indonesia dinilai memiliki karakter kebijakan kontra-teror yang adaptif dan dinamis, yang terbukti efektif mengendalikan situasi,’’ujarnya.

Hal ini ditunjukkan dengan capaian Zero Attack atau nihil serangan teror selama tiga tahun berturut-turut.

‘’Meski demikian, Densus 88 tetap aktif melakukan penegakan hukum di sejumlah wilayah sebagai langkah preventive strike guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,’’pungkasnya.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut, pentingnya data berbasis riset guna mempertajam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

‘’Hal ini agar kebijakan negara tetap relevan di tengah dinamika ancaman yang terus berubah,’’ ujar Kepala BNPT Eddy Hartono yang diwakili Brigjen Pol Mochamad Rosidi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia Nababan, menekankan membaca WTI 2025 sebagai sinyal kebijakan, bukan sekadar angka peringkat.

‘’Kami mengajak publik dan pemangku kepentingan memahami indikator yang diukur, tren pergerakannya, serta keterbatasannya agar diskusi berfokus pada mitigasi risiko berbasis bukti,’’tandasnya.

_{Mensesneg Prasetyo Hadi}

Pemerintah Indonesia telah menerima undangan untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026 di Amerika Serikat.

Hal tersebut dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Meski demikian, Prasetyo menyebut belum ada kepastian apakah Presiden Prabowo Subianto akan hadir secara langsung dalam forum internasional tersebut.

“Ada undangannya. Tapi belum bisa dipastikan apakah Presiden hadir atau tidak. Nanti akan kami sampaikan jika sudah ada kepastian,” ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Prasetyo menjelaskan, apabila Prabowo memutuskan hadir, pemerintah berharap momen tersebut dapat dimanfaatkan sekaligus untuk penandatanganan kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Kita tentu menghendaki dan berharap bisa dilakukan dua-duanya,” ujarnya.

_{Mobil SPPG tabrak pagar sekolah (foto: dok ist)}

Warga Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, digegerkan oleh aksi seorang sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang diduga mengemudi dalam kondisi mabuk setelah mengonsumsi obat-obatan. Sopir tersebut menabrak pagar Sekolah Dasar Negeri Celapar dan mengamuk saat hendak ditolong warga.

Peristiwa itu terjadi pada Jumat 6 Februari 2026 sekitar pukul 17.00 WIB, tepat di depan SD Negeri Celapar, Desa Celapar, Kecamatan Karanggayam. Mobil SPPG yang dikemudikan pelaku melaju dengan kecepatan tinggi dari arah timur menuju barat sebelum akhirnya menabrak gerbang sekolah.

Salah seorang warga setempat, Riyanto, menuturkan sebelum kecelakaan terjadi, mobil tersebut sudah terlihat melaju tidak wajar.

“Mobilnya kencang dari arah timur. Setelah menabrak pagar sekolah, bukannya tenang, sopirnya malah mengamuk ke warga yang mau menolong,” ujar Riyanto, Sabtu (7/2/2026).

Akibat kejadian tersebut, Riyanto mengaku mengalami luka di bagian jari telunjuk saat berusaha menenangkan pelaku. Tak berhenti di lokasi sekolah, pelaku juga sempat mengamuk di depan kantor desa dan merusak kendaraan yang melintas menggunakan sepotong kayu.

_{Gunung Marapi meletus (Foto: PVMBG/Rus Akbar)}

Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Kamis (5/2/2026) malam. Erupsi terjadi pukul 22.25 WIB dengan tinggi kolom abu teramati mencapai ±3.000 meter di atas puncak atau sekitar 5.891 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan laporan resmi Magma Indonesia dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramati condong ke arah timur laut. Aktivitas erupsi ini terekam jelas pada seismogram.

“Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,3 milimeter dan durasi sekitar 1 menit 27 detik,” tulis PVMBG dalam keterangan resminya.

Saat ini, status Gunung Marapi masih berada pada Level II (Waspada). Dari laporan masyarakat, lava pijar terlihat jelas keluar dari kawah gunung tersebut. 

“Tadi jelas terlihat ada api keluar dari puncak gunung,” kata Iwan yang melihat gunung tersebut dari Bukittinggi.

_{Refly Harun (Foto: Tangkapan layar iNews)}

Penasihat hukum Roy Suryo, Rismon dan Tifa (RRT), Refly Harun menyatakan pendapat ahli atau expert opinion tidak boleh dikriminalisasi. Hal itu ia sampaikan terkait kliennya yang mengajukan uji materi terhadap hukum yang mengatur soal pencemaran nama baik hingga fitnah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi, in the name of demokrasi konstitusi, menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan itu dilindungi. Oke? Apalagi yang mengeluarkan pendapat itu adalah expert. Makanya saya katakan, expert opinion itu tidak boleh dikriminalisasi,” kata Refly dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Jokowi: Kasus Saya Buktikan di Pengadilan yang disiarkan di iNews, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, termasuk pendapat kliennya perihal 99,9 persen ijazah Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), palsu. Menurutnya, pendapat itu tidak bisa dikriminalisasi lantaran merupakan pendapat dari seorang ahli.

“Nah, kalau misalnya mengatakan 99,9% ijazah Jack (Jokowi) ini palsu, itu opinion. Anda enggak boleh dikriminalisasi karena berpendapat. Kan opinion itu, kalau dia expert opinion, maka uji dengan expert opinion yang lain,” ujarnya.

“Dia kan melakukan penelitian subject to apa? Subject to yang diteliti, kan? Nah, yang diteliti itu bahan yang tersedia, bukan bahan yang tidak tersedia,” sambungnya.

Refly melanjutkan, jika hasil penelitian itu salah pun tidak bisa menjadi dasar untuk dikriminalisasi. Sebab, dalam melihat kasus tersebut harus mengedepankan etika researchers, yakni kemungkinan adanya kesalahan dalam metodologi atau penelitian yang salah sejak awal.

“Jadi kalau orang berpendapat di muka publik, atau berpendapat berdasarkan penelitian kemudian dikriminalisasi, lho gawat,” ucapnya.

_{Eks Penyidik Sebut Jika KPK Dapat Dukungan Alat Canggih, Bisa 30 Kali OTT Setahun}

Eks penyidik KPK, Praswad Nugraha menyatakan, permintaan KPK terkait peralatan yang canggih merupakan alasan relevan. Itu karena modus operandi para koruptor juga terus berkembang. 

Hal itu Praswad sampaikan merespons pernyataan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto terkait butuh anggaran guna pembaruan alat, termasuk untuk kepentingan operasi tangkap tangan (OTT). 

“Berkembangnya modus operandi dan dukungan alat komunikasi yang dimiliki koruptor tanpa diimbangi pembaharuan alat maka akan menghambat pelaksanaan OTT,” kata Praswad dalam keterangannya, dikutip pada Senin (2/2/2026). 

Ia menilai, permintaan tersebut semestinya dipenuhi mengingat korupsi kerap kali digaungkan sebagai musuh bersama. 

“Dukungan alat tersebut juga merupakan representasi dari komitmen politik pemerintahan dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Praswad meyakini, jika hal tersebut dipenuhi maka akan lebih banyak lagi operasi senyap yang dilakukan Lembaga Antirasuah. 

“Kami optimis, jika KPK diberikan dukungan alat yang lebih canggih, KPK dapat melaksanakan OTT setidak-tidaknya 30 kali per tahun,” ucapnya. 

_{Periksa Gus Yaqut, KPK Dalami Kerugian Negara pada Kasus Kuota Haji}

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa eks Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut sebagai saksi terkait kasus korupsi kuota haji 2024 pada Jumat (30/1/2026). 

1. Dalami Kerugian Negara

Dalam pemeriksaan yang berlangsung lebih dari 4 jam itu, Gus Yaqut didalami perihal dugaan kerugian keuangan negara akibat kasus tersebut. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan pemeriksaan ini dilakukan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

“KPK bersama BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara YCQ dengan materi yang memang masih fokus untuk penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan full dilakukan oleh kawan-kawan dari BPK,” kata Budi kepada wartawan. 

Dalam perkara ini, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dengan berbagai macam latar belakang. Budi menyebutkan, pemeriksaan Gus Yaqut ini guna melengkapi keterangan yang sudah diperoleh tim penyidik. 

Budi melanjutkan, dalam sepekan ini pemeriksaan saksi difokuskan terkait kerugian negara. Salah satu pihak yang diperiksa adalah Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex yang juga ditetapkan sebagai tersangka. 

“Pemeriksaan hari ini tentu untuk melengkapi mendukung proses penyidikan dalam tugas tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji yang penyelenggarannya tahun 2023-2024,” ujarnya. 

“Sehingga ini kemudian menjadi utuh, nanti keterangan-keterangan yang sudah disampaikan oleh para saksi dalam sepekan ini nanti difinalisasi oleh kawan-kawan di BPK sehingga kita sama-sama tunggu dan semoga hasil akhir dari kalkulasi penghitungan kerugian keuangan negara bisa segera selesai,” tuturnya.

kera4d

_{Viral Paspampres Ditegur Jurnalis Inggris, Ini Penjelasan Asintel Danpaspampres (Freepik)}

Video menampilkan seorang personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) meminta sejumlah orang menjauh dari jalur yang akan dilalui Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial (medsos).

Video itu mendapat sorotan warganet lantaran menarasikan personel Paspampres mengusir wartawan yang tengah merekam kedatangan Presiden Prabowo. Momen itu terjadi saat Presiden RI Prabowo menjalani rangkaian kunjungan kenegaraan di London, Inggris.

Dalam video itu terlihat, personel Paspampres meminta sejumlah jurnalis setempat untuk menjauh dari jalur yang akan dilalui Presiden Prabowo. Namun, jurnalis itu enggan mengikuti perintah Paspampres. Jurnalisitu protes lantaran tak boleh ada pembatasan liputan di tempat umum.  

Merespons video itu, Asintel Danpaspampres, Kol Inf Mulyo Junaidi, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi mendalam perihal pengamanan Presiden di London, Inggris.

“Setelah melalui investigasi mendalam, dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah menjalankan tugas pengamanan kepala negara sesuai dengan SOP (standard operating procedure) yang berlaku,” ujar Junaidi kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).