LUKENIVIP

^{_{Ilustrasi suasana bongkar muat petikemas pada kapal kargo di dermaga Pelabuhan Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta}}

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6-7 persen untuk keluar dari middle income trap (jebakan pendapatan negara kelas menengah).

“DI dalam hal ini, hanya punya waktu sekitar 21 tahun (sebelum 2045 sebagai tujuan Indonesia Emas). Itu tahun yang tidak panjang. Untuk itu, kita harus bisa keluar dari middle income trap, caranya pertama adalah memang ekonomi harus tumbuh paling tidak 6 sampai 7 persen,” kata Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Eka Chandra Buana.

Ia mengatakan hal itu dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Jakarta, Kamis.

Apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia 7 persen, maka Indonesia bisa keluar dari middle income trap sebelum tahun 2040. Jika tumbuh 6 persen, lanjutnya, Tanah Air dapat keluar dari jebakan tersebut sekitar tahun 2041.

Sejumlah target yang ditetapkan pemerintah untuk menjadi negara maju pada 2045 adalah memiliki pendapatan gini per kapita 30.300 dolar Amerika Serikat (AS), menurunkan kemiskinan dan ketimpangan hingga mendekati 0 persen, meningkatkan human capital masyarakat, lalu pengaruh dan kepemimpinan Indonesia di kawasan meningkat, hingga pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca.

“Ini yang menjadi syarat yang harus kita lakukan untuk kita maju,” kata Eka.

Untuk mencapai tujuan itu, ia menyampaikan ada beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Pertama, pertumbuhan inklusif di Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan negara lain. Hal ini bisa dilihat dari inclusive index yang masih tertinggal.

Kedua yaitu adanya ketimpangan pendapatan dengan posisi Indonesia nomor dua tertinggi dibandingkan negara lainnya.

Selanjutnya, tingkat produktivitas yang masih rendah, padahal aspek ini merupakan modal penting ketika hendak membangun suatu bangsa.

“Kalau kita bandingkan dengan negara-negara se-kawasan memang agak tertinggal, yaitu kalau kita lihat dari skor PISA (Programme for International Student Assessment) ini masih relatif rendah. Kemudian juga human capital index kita juga dibandingkan negara lain jadi masih rendah. Kalau kita melihat bahwa bagaimana penurunan penduduk kelas menengah ini mungkin menjadi trending topic sekarang. Kalau kita lihat di dalam berbagai berita bahwa ini akan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sebagian beberapa juta orang. Ini menjadi tantangan sendiri untuk perekonomian ke depan,” ungkap dia.

Kemudian, keadaan ketidakpastian perekonomian karena situasi geopolitik dan geoekonomi turut menjadi tantangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Terakhir, kesenjangan antar wilayah barat dengan timur yang cukup tinggi di dalam pembangunan Indonesia. “Dengan demikian, itu akan menjadi salah satu konsen kita adalah bagaimana kita bisa tumbuh tinggi,” ujarnya.

^{_{Dokumentasi – Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto.}}

 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Kabupaten Serang, Banten melakukan inspeksi soal adanya aduan aktivitas pagar laut yang terjadi di perairan Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, kabupaten tersebut.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pemerintah Daerah bergerak cepat merespons aduan masyarakat terkait aktivitas pemagaran di perairan Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang,” kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan bahwa informasi dari masyarakat pada Minggu, 26 Januari 2025, langsung ditindaklanjuti dengan inspeksi lapangan oleh Tim Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Polsus PSDKP) KKP bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serang.

“Hasil temuan di lapangan mengungkap fakta sebagai berikut pertama lokasi pemagaran laut yang viral sebenarnya berada di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, yang berbatasan langsung dengan Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang,” jelas Doni.

Kedua, lanjut Doni, berdasarkan informasi dari nelayan dan hasil pengamatan, pagar laut tersebut merupakan bagian dari pagar bambu sepanjang 30 kilometer (km) dari Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, yang hingga kini belum diketahui pemiliknya.

“Yang sebagian pagar sudah dibongkar, meninggalkan hanya tiang-tiang bambu yang masih tertancap di perairan,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, lanjut Doni, tim memasang spanduk penghentian kegiatan pemagaran di lokasi Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, yang berbatasan dengan wilayah Desa Pedaleman.

KKP menegaskan, kegiatan pemagaran laut tanpa izin dapat mengancam akses nelayan dan ekosistem perairan.

KKP mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan kejadian serupa melalui saluran resmi atau media sosial.

“Selanjutnya, KKP akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kasus ini ditangani hingga tuntas dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” kata Doni.

^{_{Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono saat menjadi pembicara dalam diskusi panel “Navigating Asia’s Hotspot” dalam rangka Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2025 di Davos-Klosters, Swiss, Kamis (23/1/2025).}} 

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia di blok ekonomi BRICS, selain menggalang manfaat ekonomi, juga merupakan upaya menjembatani perbedaan kepentingan negara maju dan berkembang di berbagai forum multilateral.

“Indonesia ingin menggalang kerja sama dan kolaborasi dengan negara tetangga, negara sahabat di kawasan, serta komunitas global,” ucap Menlu RI saat menjadi pembicara dalam diskusi panel “Navigating Asia’s Hotspot” dalam rangka Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2025 di Davos-Klosters, Swiss, Kamis (23/1).

Menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI di Jakarta, Sabtu, Sugiono mengatakan bahwa Indonesia senantiasa memajukan pendekatan yang konstruktif dalam kolaborasi RI di tingkat global, termasuk melalui keikutsertaan dalam BRICS.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa diplomasi Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto akan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan Indonesia serta kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana diamanahkan UUD 1945.

“Prasyarat untuk pertumbuhan adalah perdamaian dan stabilitas. Itulah sebabnya, Indonesia membuka diri untuk bekerja sama karena kami memiliki kewajiban untuk mendukung prioritas nasional dan melayani rakyat Indonesia,” kata Sugiono.

Sementara itu, Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta yang juga menjadi pembicara dalam diskusi panel, mengapresiasi kiprah diplomasi Indonesia dan peran RI dalam membantu aksesi Timor Leste sebagai anggota penuh ASEAN.

Ikut serta pula Ketua DPR Filipina Martin Romualdez, ketua lembaga Council on Foreign Relations (CFR) Michael Froman, dan CEO Zurich Insurance Group untuk kawasan Asia Pasifik dalam diskusi panel tersebut.

Selain menjadi pembicara pada sesi panel soal upaya menavigasi konflik di Asia Pasifik tersebut, Menlu RI juga berpartisipasi dalam diskusi diplomasi mengenai isu Myanmar pada Rabu (22/1) waktu setempat.

Di sela-sela agenda WEF 2025 di Davos, Menlu RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Yaman Aidarous Al-Zoubaidi, Menlu Finlandia Elina Valtonen, dan Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud.

^{_{Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (24/1/2025). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.}} 

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) bertujuan untuk mendorong iklim investasi yang lebih bersaing dan sehat.

“Pemerintah terus memperbaiki iklim investasi agar lebih kompetitif dan sehat, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 136 Tahun 2024 tentang Pajak Minimum Global,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat.

Lewat PMK tersebut, Pemerintah mengenakan tarif minimum sebesar 15 persen untuk wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal 750 juta euro. Kebijakan itu berlaku mulai tahun 2025.

“Dengan hal itu, perusahaan yang masuk lingkup wajib pajak tersebut dan memanfaatkan fasilitas tax holiday akan dikenakan pajak tambahan minimum domestik sesuai PMK 69/2024,” ujar Menkeu.

Kebijakan GMT merupakan kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE) oleh G20 dan dikoordinasikan oleh OECD.

Saat ini, terdapat lebih dari 40 negara yang telah mengimplementasikan ketentuan tersebut, dengan mayoritas negara menerapkan pada tahun 2025. Indonesia pun turut menerapkan kebijakan tersebut.

Bagi wajib pajak yang termasuk dalam ketentuan akan dikenakan pajak minimum global dengan tarif 15 persen mulai tahun pajak 2025.

Dalam hal tarif pajak efektif kurang dari 15 persen, wajib pajak harus melakukan pembayaran pajak tambahan (top up) paling lambat pada akhir tahun pajak berikutnya. Sebagai contoh, untuk tahun pajak 2025, estimasi jumlah pajak dibayarkan paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

Terkait kewajiban pelaporan pajak minimum global, wajib pajak diberikan waktu paling lambat 15 bulan setelah tahun pajak berakhir.

Akan tetapi, khusus tahun pertama penerapan GMT bagi wajib pajak, Pemerintah memberikan kelonggaran untuk melakukan pelaporan, yaitu paling lambat 18 bulan setelah tahun pajak berakhir.

Misalnya, bila wajib pajak termasuk dalam cakupan GMT pada tahun pajak 2025, maka pelaporan pertama dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni 2027. Untuk tahun pajak berikutnya (2026), pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2028.

Ketentuan mengenai bentuk formulir, tata cara pengisian, pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan tahunan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemerintah juga akan menggelontorkan insentif kepada sektor-sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi guna menjaga daya saing.

Kas138

^{_{Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menerima kunjungan perwakilan Boeing di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jakarta pada Kamis (23/1/2025).}}

 Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza meminta perusahaan manufaktur pesawat asal Amerika Serikat (AS), yakni Boeing untuk membangun fasilitas produksi komponen pesawat terbang di Indonesia.

Wamenperin di Jakarta, Jumat mengatakan, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar di industri dirgantara untuk mengatasi masalah konektivitas dan rantai pasok (supply chain) global.

Karena itu, pihaknya mendorong Boeing untuk memperluas kolaborasi dengan Indonesia di beberapa sektor, di antaranya pemberian lisensi untuk industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat terbang, serta pembangunan pusat pelatihan penerbangan di Indonesia.

“Salah satu yang potensial adalah MRO ini. Indonesia punya GMF AeroAsia dan Batam AeroTechnic yang membutuhkan peningkatan kapabilitas untuk mengembangkan ekosistem industrinya. Sehingga Boeing dapat mendukung dengan memberikan lisensi ke MRO kami,” kata Wamenperin.

Dikatakan dia, untuk lokasi pembangunan pabrik, kawasan industri di Batam dan Bintan bisa menjadi opsi karena cukup strategis.

Wamenperin mengatakan, ekosistem SDM industri di Tanah Air sudah mampu untuk mendorong pemajuan industri pesawat terbang. Hal ini dibuktikan dengan adanya GMF AeroAsia dan Batam Aero Technic yang saat ini mampu menjadi pemain di sektor perawatan pesawat.

“Karena itu, guna meningkatkan kapabilitas industri MRO, kami menilai perlu adanya tindak lanjut dengan melakukan kerja sama antara Kemenperin dan Boeing dalam bentuk MoU,” kata Wamenperin.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta mengatakan, pemerintah juga mendorong Boeing untuk memberikan dukungan dalam upaya penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk menekan emisi karbon di industri penerbangan.

“Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon di sektor transportasi udara, dan butuh support Boeing untuk mewujudkan komitmen ini,” kata Dirjen ILMATE.

Lebih lanjut, President of Boeing Southeast Asia, Penny Burtt menyampaikan, Boeing berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi di sektor penerbangan komersial, mengingat sudah ada di Indonesia selama 75 tahun.

kas138

^{_{Ilustrasi – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2025)}}

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diterapkan sejak 2020 berdampak positif terhadap penerimaan pajak, di mana catatannya naik dari Rp37,16 triliun pada 2020 menjadi Rp65,06 triliun pada 2023.

“Kebijakan HGBT dilihat secara komprehensif baik dari aspek korporasi, ekonomi, dan fiskal,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Rabu.

Sektor yang menjadi kontributor terbesar di antaranya ketenagalistrikan, pupuk, baja, dan petrokimia.

Di samping setoran pajak, dampak positif HGBT terhadap kinerja korporasi juga tercermin pada Net Profit Margin (NPM) yang meningkat dari 6,21 persen pada 2020 menjadi 7,53 persen pada 2023.

Industri pupuk mencatat NPM tertinggi pada 2023 sebesar 12,73 persen, disusul oleh sektor sarung tangan karet (11,36 persen) dan kaca (11,24 persen).

Menkeu menambahkan, kebijakan HGBT berdampak terhadap ketahanan ekonomi nasional. Contohnya, HBGT yang diberikan kepada PLN mendukung ketahanan energi nasional. Sementara HGBT untuk sektor pupuk berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

Meski HGBT memberikan manfaat besar bagi industri dan perekonomian, Menkeu tak menampik beban fiskal yang timbul dari kebijakan ini, seperti pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak diterima.

Namun, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung penguatan industri nasional agar semakin kompetitif, efisien, dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.

“APBN terus hadir bekerja keras untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung serta memperkuat perekonomian Indonesia. APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat dan kuat menjalankan berbagai tugas menjaga perekonomian dan membangun negara,” ujar Menkeu.

Diketahui, HGBT diterapkan sejak 2020 berdasarkan Perpres No.121/2020 pada sektor ketenagalistrikan dan tujuh sektor industri strategis, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Menurut Menkeu, penerima manfaat terbesar HGBT adalah PLN (49 persen), sektor pupuk (37 persen), serta keramik (5,4 persen), dan petrokimia (5 persen)

^{_{Gelandang Juventus Manuel Locatelli melepaskan tendangan pada pertandingan Liga Champions kontra Club Brugge di Stadion Jan Breydel, Brugge, Selasa (21/1/2025), yang berakhir imbang tanpa gol.}}

 Juventus dan Club Brugge menjaga asa lolos otomatis ke fase gugur Liga Champions UEFA 2024-2025 setelah kedua tim bermain imbang 0-0 di Stadion Jan Breydel, Bruges, Rabu dini hari WIB.

Hasil imbang itu membuat Juventus masih menempati posisi ke-14 klasemen sementara Liga Champions dengan 12 poin dari tujuh laga, sedangkan Club Brugge berada di peringkat ke-17 dengan 11 poin, demikian catatan UEFA.

Juventus dan Club Brugge memiliki peluang untuk menyelinap naik ke posisi delapan besar andai mampu mengamankan kemenangan pada pertandingan terakhir Liga Champions pekan depan.

Meskipun begitu, peluang Juventus dan Club Brugge lolos otomatis ke babak selanjutnya masih akan dipengaruhi oleh hasil-hasil yang didapatkan oleh tim lain.

Pada pertandingan ini, secara statistik Juventus tampil lebih baik dibanding Club Brugge dengan 58 persen penguasaan bola dan melepaskan lima tendangan yang satu di antaranya tepat sasaran.

Brugge mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu pada pertandingan dan sempat memberikan ancaman lewat tendangan Ferran Jutgla yang masih menyamping dari gawang Juventus.

Kiper Juventus Michele Di Gregorio hampir membuat timnya kebobolan pada pertandingan ini karena kesalahan melakukan operan, namun beruntung tendangan dari Jutgla kembali belum menemui sasaran.

Juventus memiliki peluang untuk mencetak gol setelah Francisco Conceicao mengirimkan umpan lambung yang disambut sundulan Teun Koopmeiners yang menyamping dari gawang Brugge.

Brugge kembali memeberikan ancaman, kali ini lewat tendangan voli yang dilepaskan oleh Gustaf Nilsson setelah menerima umpan dari Chemsdine Talbi, namun masih melambung di atas mistar gawang Juventus.

Menjelang berakhirnya laga, Juventus sempat mendapatkan peluang emas melalui tendangan Manuel Locatelli dari luar kotak penalti, akan tetapi masih dapat ditepis kiper Brugge Simon Mignolet. Skor 0-0 bertahan hingga laga usai.

Selanjutnya pada pertandingan kedelapan Liga Champions, Juventus dijadwalkan bertandang ke markas Benfica, Kamis (30/1), sementara Brugge berjumpa Manchester City, di hari yang sama.

^{_{Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah.}}

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mengajak seluruh warga Surabaya untuk memanfaatkan program beasiswa Pemuda Tangguh secara maksimal menyusul beasiswa tersebut diprioritaskan untuk pelajar dan mahasiswa dari keluarga miskin (Gakin) supaya efektif dan tepat sasaran.

Khusus untuk beasiswa jenjang kampus atau untuk mahasiswa, beasiswa tersebut sudah dibuka. Beasiswa yang diadakan setiap tahun oleh Pemkot Surabaya ini sudah dibuka sejak 16 Januari dan akan berakhir pada 5 Februari 2025. Pendaftaran semuanya melalui online dengan membuka website: https://besmart.surabaya.go.id/.

“Program untuk mencerdaskan anak bangsa ini harus berjalan efektif. Semua warga yang berhak harus mendapat manfaat secara maksimal,” kata Laila Mufidah, Senin.

Laila mendukung penuh program intervensi Pemkot Surabaya dalam program Beasiswa Pemuda Tangguh itu. Tidak hanya membantu meraih masa depan anak dari keluarga kurang mampu, tapi program ini yang mengubah taraf hidup keluarga. Menaikkan kesejahteraan keluarga.

Setelah meluluskan pendidikan tinggi diharapkan bisa mendapat pekerjaan yang layak. Selanjutnya bisa mendongkrak ekonomi keluarga dan adik-adiknya.

“Ayo seluruh mahasiswa dan calon mahasiswa. Manfaatkan beasiswa ini,” kata Laila.

Politisi perempuan PKB ini terus mendorong agar program tersebut berjalan makin optimal. Seluruh kuota harus bisa dimanfaatkan maksimal. Tidak ada kuota yang kosong. Salah satu evaluasi tahun sebelumnya adalah masih belum termanfaatkan secara optimal.

Beasiswa Pemuda Tangguh jenjang kampus atau mahasiswa kadang tidak semua kuota terserap. Begitu juga jenjang SMA/SMK. Dari total kuota sebanyak 3.500 per tahun untuk jenjang kuliah dan pelajar, ternyata belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan maksimal.

“Harus makin masif sosialisasinya ke masyarakat. Benar memang era gawai akan memudahkan Informasi apa pun. Tapi yang bersangkutan bisa jadi terlewatkan. Keberadaan RT dan RW harus dimanfaatkan sebagai kepanjangan tangan Pemkot di tingkat kampung,” kata Ketua Perempuan Bangsa Surabaya ini.

Tidak hanya ketua RT dan RW yang harus menyampaikan program Beasiswa Pemuda Tangguh di setiap pertemuan warga. Namun seluruh jemaah Yasin di setiap kampung juga harus mendapat sosialisasi beasiswa ini.

Akses Pendidikan Tinggi

Laila mengingatkan bahwa setiap warga Surabaya berkesempatan mendapatkan beasiswa tersebut. Terutama warga dari keluarga Gakin jangan pernah berkecil hati. Meski dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi.

“Asal berprestasi dan pintar, semua akan ada jalan. Mahasiswa dan calon mahasiswa dari keluarga kurang beruntung, fokus utamakan prestasi. Seluruh biaya dan kebutuhan kuliah akan dicukupi Pemkot lewat beasiswa itu,” kata pimpinan DPRD ini.

Tahun 2025 ini, Pemkot Surabaya akan membiayai total 3.500 penerima beasiswa Pemuda Tangguh semua jenjang. Khusus jenjang kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa asli KTP Surabaya.

Beasiswa Pemuda Tangguh kuliah ini selain dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang digratiskan, juga menerima uang saku bulanan dan uang penunjang kuliah. Besarannya Rp 500.000 per bulan dan Rp750.000 per semester.

Setiap tahun, rata-rata DPRD Surabaya bersama Pemkot Surabaya menganggarkan lebih dari Rp 60 M. Anggaran ini khusus membiayai ribuan pelajar dan mahasiswa berprestasi asli Surabaya dari keluarga kurang mampu agar meraih masa depan.

Syarat utama adalah berprestasi. Yakni prestasi akademik dengan IPK minimal 3.00. Atau prestasi non akademik. Juara tingkat kota, provinsi, maupun nasional di bidang seni, olahraga, sain, dan prestasi lainnya.

Laila menyampaikan setelah mempelajari persyaratannya cukup mudah. Yang paling pokok adalah mahasiswa asli atau ber-KTP Surabaya. Kemudian masih aktif jadi mahasiswa PTN (yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya) dan bukan penerima beasiswa instansi lain.

Dokumen yang ditunjukkan adalah IPK minimal 3.00, surat keterangan sehat, tidak menikah, mahasiswa semester 1 lampirkan rapor, melampirkan bukti prestasi baik akademik maupun nonakademik (IPK min 3.00 atau sertifikat penghargaan tiga tahun terakhir).

Pewarta: Indra Setiawan

^{_{Dokumentasi – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf (kiri) bersama Anggota DPR RI terpilih Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Sekretaris Pribadinya, Achmad Ghufron Sirodj.}}

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan Anggota DPR RI Achmad Ghufron Sirodj terhadap Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal permintaan ganti rugi sebesar Rp508 miliar dan penyitaan terhadap gedung kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB).

“Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam laman sipp.pnjakartaselatan.go.id merilis keputusan pengadilan yang menolak seluruh gugatan penggugat. Hakim yang terdiri dari Djuyamto,S.H,M.H (hakim ketua, red). dengan Anggota Arif Budi Cahyono,S.H dan Agung Sutomo Thoba, S.H. melihat persoalan pemecatan Achmad Ghufron sebagai persoalan internal partai,” kata kuasa hukum Cak Imin, Anwar Rachman, dalam keterangannya, Sabtu.

Menurut Anwar, kandasnya gugatan mantan Sespri Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu lantaran mengajukan gugatan yang sama pada dua pengadilan berbeda.

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara No:1191/Pdt.Sus-Parpol/PN.Jak.Sel,No:566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.JKT.PST dan perkara No:695/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST.

“Semuanya kandas,” ucap Anwar.

Anwar mengatakan ketiga gugatan Ghufron tersebut berawal dari terbitnya Keputusan DPP PKB No:33591/DPP/01/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Tentang Pemberhentian Ghufron Dari Keanggotaan PKB yang ditandatangani oleh Gus Muhaimin karena melanggar disiplin partai yang diatur dalam AD/ART PKB serta peraturan PKB.

“Ghufron berdalih pemecatan dirinya dari anggota PKB tersebut melanggar AD/ART PKB dan Peraturan PKB adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak prosedural dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Gus Muhaimin sehingga merugikan Ghufron sebagai anggota partai politik,” ujarnya.

Ghufron kemudian mengajukan gugatan ganti rugi kepada Cak Imin sebesar Rp508 miliar dan meminta agar PN Jaksel menyita Gedung Kantor DPP PKB yang terletak di Jalan Raden Saleh 9, Jakarta Pusat sebagai jaminan.

“Tentu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak gugatan Ghufron tersebut melalui putusan No:1191/Pdt.Sus-Parpol/PN.Jak.Sel dan dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah menyatakan dengan tegas bahwa persoalan yang terjadi antara Penggugat (Ghufron) dengan Tergugat (Gus Muhaimin) adalah persoalan internal partai politik dan masuk dalam Perkara Perselisihan Partai Politik,” kata dia.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 junto Pasal 33 UU No:2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No:2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah kewenangan Mahkamah Partai dan prosedur penyelesaiannya diatur dalam
Pasal 12 angka 2 Peraturan Partai No:1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal PKB yang mana untuk penyelesaian perselisihan partai politik pada Mahkamah Partai diberikan tenggang waktu sampai 60 hari.

Namun, Ghufron mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terlebih dahulu baru mengajukan gugatan kepada Mahkamah Partai dan oleh karena belum ada putusan dari Mahkamah Partai, maka pengadilan belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pemecatan Ghufron dari PKB tersebut.

“Dengan ditolaknya gugatan Ghufron terhadap PKB tersebut, maka otomatis gugatan ganti rugi Ghufron terhadap PKB sebesar Rp.508 miliar dan sita terhadap kantor DPP PKB juga kandas /tertolak,” tutur Anwar.

_{^{Arsip foto – Tommy Welly yang akrab disapa Bung Towel saat ditemui di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (17/1/2025).}}

Pengamat sepak bola Tommy Welly (53) atau akrab disapa Bung Towel dalam laporannya ke Kepolisian mengungkapkan bahwa dirinya diancam disiram air keras dan anaknya akan diculik.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

“Terdapat ancaman bahwa korban akan disiram air keras, anak akan diculik yang ditunjukkan kepada korban oleh beberapa akun Instagram diduga milik pelaku yang masih dalam lidik,” katanya.

Akibat ancaman tersebut, menurut Ade Ary, Bung Towel melaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Jumat (17/1).

Unggahan (posting) tersebut membuat korban merasa tidak nyaman. “Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan diancam,” katanya.

Ade Ary juga mengatakan saat melaporankan kasus pengancaman itu, Bung Towel membawa sejumlah barang bukti seperti satu bundel tangkapan layar postingan media sosial dan satu buah “digital flashdisk”.

Kemudian untuk pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 A dan atau Pasal 65 Jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.