LUKENIVIP

Maarten Vincent Paes sukses menjadi pahlawan tim nasional (timnas) Indonesia dalam dua laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Aksi heroiknya menghalau bola masuk ke gawang membuat pria yang memiliki darah Kediri ini pantas dijuluki Marteen ‘Spider’ Paes.

Maarten Paes menjadi penyelamat Indonesia di laga melawan Arab Saudi dan Australia. Statistik mengagumkan pun ditorehkan oleh kiper debutan timnas yang telah berjibaku mengawal gawang Tim Garuda.

Google baru saja dikenakan denda senilai 2,4 miliar euro (Rp 40,9 triliun). Denda diberikan pengadilan tinggi Eropa karena Google disebut menyalahgunakan posisi dalam layanan belanja milik sendiri.

Google telah mengajukan banding atas keputusan itu ke pengadilan tertinggi kedua di Uni Eropa. Namun diputuskan menguatkan keputusan yang ada sebelumnya.

Tak sampai di situ, Google mengajukan kasus pada pengadilan tertinggi di wilayah tersebut Pengadilan Eropa. Perusahaan tetap kalah kalah banding ditolak dan denda tetap berjalan.

“Kami kecewa dengan keputusan Pengadilan,” kata juru bicara Google kepada CNBC Internasional dikutip Rabu (11/9/2024).

Menurut juru bicara, Google telah berupaya mematuhi keputusan Komisi Eropa sejak 2017. Perusahaan menilai apa yang mereka lakukan telah berhasil melakukan perbandingan belanja selama tujuh tahun terakhir.

“Kami membuat perubahan tahun 2017 untuk mematuhi keputusan Komisi Eropa. Pendekatan kami berhasil lebih dari tujuh tahun, menghasilkan miliaran klik untuk lebih dari 800 perbandingan layanan belanja,” jelas juru bicara.

Denda tersebut jadi upaya penekanan terbaru regulator seluruh dunia pada Google dan induk perusahaannya Alphabet. Raksasa teknologi mendapatkan banyak penyelidikan atau dalam kasus yang dilaporkan pihak regulator.

Misalnya Uni Eropa meluncurkan penyelidikan induk Google, Alphabet terkait Undang-undang Pasar Digital terkait praktik perusahaan teknologi di Eropa. Selain itu Google dalam kasus antimonopoli oleh Departemen Kehakiman di Amerika Serikat (AS).

Paspor merupakan salah satu indikator penting dari kekuatan diplomasi suatu negara, yang memungkinkan pemegangnya untuk bepergian dengan lebih mudah ke berbagai belahan dunia, warga negara mana saja yang memiliki paspor paling kuat di dunia?

Melansir Visa Guide Passport Index, sepuluh negara telah menempati peringkat tertinggi dalam daftar paspor terkuat di dunia, yang dinilai dari jumlah akses bebas visa, visa-on-arrival (VOA), dan eVisa yang dimiliki.

Dengan demikian, daftar ini menyoroti negara-negara yang memberikan warganya mobilitas global paling luas.

Paspor Singapura dinobatkan sebagai paspor terkuat di dunia pada peringkat pertama dengan skor 91,27. Warga negara Singapura memiliki akses tanpa visa ke 160 negara, serta dapat memperoleh visa elektronik (eTA) untuk 9 negara.

Hanya sedikit negara yang memerlukan visa untuk pemegang paspor Singapura, dengan total 17 negara, dan tidak ada negara yang melarang masuk pemegang paspor ini.

Di posisi kedua, Spanyol menduduki peringkat dengan skor 90,60. Paspor Spanyol menawarkan akses bebas visa ke 107 negara dan eTA di 11 negara, menjadikannya salah satu paspor paling kuat di Eropa.

Berikutnya, Prancis berada di peringkat ketiga dengan skor 90,53. Paspor Prancis memungkinkan akses bebas visa ke 104 negara serta eTA di 12 negara.

Paspor Italia menempati peringkat keempat dengan skor 90,31, memberikan kebebasan masuk tanpa visa ke 106 negara dan eTA untuk 10 negara.

Hungaria menduduki posisi kelima dengan skor 90,28, di mana pemegang paspor Hungaria dapat mengakses 100 negara bebas visa serta eTA di 11 negara.

Jerman berada di peringkat keenam dengan skor 90,27, diikuti oleh Austria dengan skor 90,18 di peringkat ketujuh. Kedua negara ini menawarkan akses bebas visa ke lebih dari 100 negara serta opsi visa elektronik di beberapa negara.

Belanda menempati peringkat kedelapan dengan skor 90,10, menawarkan akses bebas visa ke 107 negara, sementara Swiss dan Luksemburg menempati posisi kesembilan dan kesepuluh dengan skor masing-masing 89,92 dan 89,91.

Dengan paspor-paspor ini, pemegangnya menikmati akses ke banyak negara di seluruh dunia, baik melalui fasilitas bebas visa, visa-on-arrival (VOA), atau eVisa, yang menunjukkan kekuatan global dari negara-negara tersebut dalam hal mobilitas internasional.

https://extension.jp.net/

Pemilik kendaraan perlu memperhatikan saat melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM). Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan berkoordinasi secara intensif dengan badan usaha penugasan, seperti Pertamina dan PT AKR Corporindo, untuk mempersiapkan infrastruktur yang mendukung proses pendaftaran QR Code.

Nantinya, QR Code ini akan digunakan dalam Program Subsidi Tepat Sasaran dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara akurat penerima BBM bersubsidi. Terutama BBM jenis Pertalite.

“Jadi mereka tentunya harus menyiapkan perangkat-perangkatnya, terutama misalnya untuk pendaftaran daripada konsumen pengguna. Jadi nantinya semua konsumen pengguna dari BBM bersubsidi itu akan terdaftar di dalam sistem seperti itu,” ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati, dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Di samping itu, BPH Migas saat ini juga tengah mengembangkan aplikasi untuk memperlancar proses penerbitan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Pemda terkait BBM bersubsidi.

Aplikasi ini akan terintegrasi antara BPH Migas, badan usaha penugasan seperti Pertamina dan pemerintah daerah, sehingga proses penerbitan surat rekomendasi menjadi lebih efisien dan cepat.

“Intinya akan mempermudah nantinya dalam menerbitkan surat rekomendasi. Dan kita juga tentunya menyiapkan juga untuk sosialisasi nantinya setelah terbit peraturan itu,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, guna mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) yang akan mengatur penyaluran BBM bersubsidi secara tepat sasaran, BPH Migas akan merevisi beberapa aturan.

Salah satunya seperti peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi untuk penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT), seperti solar subsidi, dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), seperti Pertalite.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga meminta masyarakat agar segera melakukan pendaftaran dengan QR Code sebagai penerima BBM bersubsidi melalui Program Subsidi Tepat Sasaran Pertamina.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan Pertamina terus berupaya mendukung upaya-upaya penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Salah satunya dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code.

“Untuk itu, Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan membantu pemerintah mengidentifikasi siapa saja pengguna BBM bersubsidi dari penggunaan QR code sebagai syarat untuk menggunakan BBM Pertalite,” ujar Heppy dalam keterangan tertulis.

Menurut Heppy, sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, Pertamina Patra Niaga terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan Pertalite sesuai dengan kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan BPH Migas.

“Pertalite adalah salah satu BBM Subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar bbm subsidi bisa tepat sasaran, antara lain pengaturan titik titik SPBU yang menjual BBM Subsidi oleh BPH Migas dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah ke atas, di luar daerah industri,” kata Heppy.

https://slots-kas138.store/

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendampingi Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani dan Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Febriany Eddy bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kamis (5/9/2024). Dalam pertemuan itu Erick mengungkapkan pembahasan mengenai hilirisasi nikel.

“Saat ini PT Vale Indonesia sedang mengembangkan kemitraan strategis untuk hilirisasi nikel bersama Ford Motor, Volkswagen Group, serta sejumlah perusahaan besar lainnya, dengan total potensi investasi mencapai US$ 11 miliar,” tulis Erick dalam akun Instagram Pribadinya.

Erick menerangkan Indonesia memiliki cadangan dan sumber daya nikel terbesar di dunia. Sehingga dalam kesempatan itu ia mau memastikan Indonesia masuk dalam rantai pasok nikel global dan ekosistem baterai kendaraan listrik.

“kami bertekad untuk memastikan bahwa Indonesia dapat menjadi salah satu pemain utama dalam rantai pasokan nikel global dan ekosistem EV Battery,” kata Erick.

Dalam kesempatan terpisah, Febriany menjelaskan beberapa pembahasan yang dilakukan bersama Jokowi.

“Ya kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah selama ini supaya mendapatkan terus dukungan pemerintah. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan semua proyek investasi kita yang sudah publik,” kata Febri kepada wartawan.

Ia juga mengatakan membas progres tiga proyek smelter yang sedang dibangun Vale.

“Iya kan sekarang on track ya, ada beberapa perizinan yang perlu diselesaikan dan ada beberapa perizinan yang masih diurus. Kita tentu berharap dapat dukungan yang lebih baik sehingga bisa tuntas cepat proyeknya,” katanya.

Seperti diketahui ada 3 proyek yang sedang dibangun dengan Vale.

Pertama, pabrik High Pressure Acid Leach (HPAL) di Sorowako, Sulawesi Selatan sebesar 60.000 ton nikel per tahun dalam bentuk mixed hydroxide precipitate (MHP). Pabrik ini memiliki nilai investasi mencapai Rp 30 triliun. Pada proyek itu Vale juga akan menggandeng pabrikan otomotif seperti POSCO, LG Chem, Ford, dan VW.

mixed hydroxide precipitate dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dasar baterai kendaraan listrik.

Kedua, Bahodopi RKEF dan Stainless Steel dengan nilai investasi Rp 34 triliun. Pabrik ini memiliki kapasitas 73.000 – 80.000 kiloton per tahun dalam FeNI (Feronikel) dengan menggandeng TISCO dan Xinhai.

Ketiga, pabrik HPAL di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, yang mengolah bijih nikel menjadi MHP dengan kapasitas produksi hingga 120.000 ton per tahun. Proyek ini memiliki nilai investasi mencapai Rp 66 triliun dengan menggandeng dua mitra yakni Huayou dan Ford.

https://slots-kas138.store/

Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk (INCO) Febriany Eddy mengungkapkan dampak penurunan harga nikel kepada perusahaannya. Menurutnya Vale saat ini terus fokus melakukan efisiensi guna mengantisipasi fluktuasi harga nikel.

Febriany mengatakan harga komoditas di pasar memang tidak bisa dikontrol. Sehingga dirinya fokus melakukan perbaikan pada tubuh perusahaan.

“Kita kan commodity company pasti naik turun harga berpengaruh pada outcome kita. yang penting harga tidak bisa di kontrol. Itu sudah realita. Jadi harga nikel juga fluktuatif yang kita selalu fokus dan konsisten efisiensi produktivitas kita karena biaya bisa kita kontrol kalau harga tidak bisa,” katanya, kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/9/2024).

Namun Febriany menegaskan dalam mengontrol biaya, perusahaannya tidak meninggalkan nilai penting seperti keselamatan kerja, komitmen perbaikan lingkungan dan sosial. “Karena itu sudah menjadi bagian dari standar kita bekerja,” sambungnya.

Seperti diketahui harga Nikel hari ini sudah jauh di bawah level tertinggi sebelumnya yang mencapai US$ 20.000 per ton. Mengutip data tredingeconomic harga nikel saat ini turun 1,71% menjadi US$ 16.180 per ton, turun 17,9% dibandingkan September tahun lalu US$ 19.720 per ton.

Dalam kesempatan itu, Febriany juga menegaskan mendukung program hilirisasi pemerintah.

“Kita kan nggak pernah ekspor bijih mentah dan smelter kita pabriknya sudah dibangun sejak 1978 dan kita memang misi hilirisasi ini sudah bagian dari kita, ini sejalan dengan misi pemerintah juga,” terangnya.

https://extension.jp.net/

Usaha kos-kosan tentu sangat menggiurkan dan menjadi bisnis yang diincar banyak orang. Namun, sebelum memulainya, sebaiknya cari tahu dulu bagaimana ketentuan pengenaan pajak usaha dari rumah kos walaupun kurang dari 10 pintu atau kamar.

Perlu diperhatikan, terkait pajak rumah kos sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa hotel adalah penyedia jasa penginapan peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Namun, setelah adanya Peraturan Daerah Provinsi DKI No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, nomenklatur dari Pajak Hotel berubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Atas Jasa Perhotelan. Meski dalam perda baru ini istilah rumah kos tidak lagi muncul, tetapi pada Perda tersebut terdapat istilah baru, yaitu tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan tidak lagi mengatur batas maksimal atau minimal jumlah kamar rumah kos untuk dapat ditetapkan sebagai objek pajak daerah.

Dengan begitu, rumah kos juga dapat dianggap sebagai tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel karena menyediakan akomodasi sementara dengan fasilitas yang serupa hotel. Meskipun skala dan layanan yang disediakan berbeda.

Secara garis besar, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menyediakan tempat menginap bagi individu atau kelompok yang membutuhkan. Fasilitas yang disediakan juga memungkinkan adanya kesamaan, berupa tempat tidur, kamar mandi, dan fasilitas tambahan seperti gym, kolam renang, dan layanan pramutamu.

Oleh karenanya, rumah kos dapat dimasukkan ke dalam kategori tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 UU HKPD dan Pasal 47 Ayat 1 Perda No 1 Tahun 2024 tentang penyediaan tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel termasuk salah satu jenis jasa perhotelan yang menjadi objek PBJT Jasa Perhotelan.

Cara Hitung Pajak Usaha Kos-kosan

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) ini dibayarkan berdasarkan konsumsi barang dan jasa tertentu. Untuk tarif PBJT Jasa Perhotelan adalah 10% yang dibebankan kepada Subjek Pajak, yaitu konsumen barang dan jasa tertentu, dalam hal ini penyewa kos.

Seperti yang telah dijelaskan, PBJT Jasa Perhotelan akan dibebankan kepada subjek pajak. Misalkan harga sewa kamar Rp100.000 per bulan, maka jumlah yang harus dibayarkan penyewa kepada pemilik adalah Rp110.000 per bulan.

Rinciannya, Rp100.000 merupakan omzet pemilik kos, dan Rp10.000 adalah PBJT Jasa Perhotelan yang harus disetorkan ke pemerintah daerah.

Perlu diingat, objek pajak daerah dengan objek pajak pusat itu berbeda dan tidak akan tumpang tindih. Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan dijelaskan bahwa penghasilan dari rumah kos atau kos-kosan tidak termasuk sebagai penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, melainkan digolongkan ke dalam penghasilan usaha.

Pengenaan pajak pada usaha rumah kos atau kos-kosan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka atas penghasilan yang diterima tersebut dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif pajak sebesar 0,5%.

Lalu peraturan yang berkaitan dengan pajak penghasilan juga terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada Pasal 4 Ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Kemudian, pada Pasal 7 Ayat (2a) menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 (satu) tahun pajak. Sehingga penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang penghasilan diperoleh Rp500 juta dari usahanya tidak dipungut pajak atau bebas dari pembayaran pajak.

Sebagai contoh, Pak Guido memiliki usaha kos 10 kamar dengan penghasilan sebesar Rp600 juta per tahun. Dengan demikian, maka perhitungan pajak kos-kosan Pak Guido adalah sebagai berikut.

Penghasilan Kena Pajak = Rp600 juta-Rp500 juta

Penghasilan Kena Pajak = Rp100 juta

PPh Final = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh Final

PPh Final = Rp100 juta x 0,5%

PPh Final = Rp500.000

Dari perhitungan tersebut, Pak Guido wajib membayar pajak sebesar Rp500.000 per tahunnya.

Berdasarkan penjelasan dan perhitungan di atas, pajak untuk usaha kos tidak terkena dua kali pajak. Untuk itu, sebagai pemilik rumah kos atau pengusaha kos sebaiknya pahami dan penuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi kepada negara.

“Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku juga dapat memberikan rasa aman dan menghindari risiko sanksi yang mungkin timbul di kemudian hari,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny.

https://extension.jp.net/

Belum lama ini, Konglomerat Dato’ Low Tuck Kwong menghibahkan sebagian saham-sahamnya di perusahaannya PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) kepada anaknya yang bernama Elaine Low.

Seperti yang tercantum di keterbukaan informasi perusahaan, pengalihan saham yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2024 itu, Low Tuck Kwong menghibahkan 7.333.333.700 saham atau sebesar 22%.

Manajemen juga menegaskan bahwa tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan atas transaksi tersebut.

Seperti diketahui, hibah saham merupakan hal yang umum dilakukan. Sebut saja pada Agustus 2023, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Jahja Setiaatmadja menghibahkan sebanyak 4.000.000 sahamnya kepada anaknya, Enrica Ariestia PS.

Terkait hibah saham, siapapun pemegang saham bisa menghibahkan sahamnya ke orang yang dikehendaki. Dan hal ini termasuk salah satu bentuk perencanaan distribusi kekayaan yang efektif, guna menghindari konflik antara ahli waris di kemudian hari.

Namun sebelum Anda memutuskan untuk menghibahkan saham, ketahuilah beberapa hal di bawah ini.

Memahami hibah

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.Penghibahan hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup.

Hibah dilakukan saat pemberi hibah masih hidup dan penerimanya sudah dewasa serta cakap hukum. Adapun tata cara penghibahan yang berlaku adalah:

– Untuk benda bergerak yang berwujud atau surat piutang bisa dilakukan tanpa akta notaris.

– Selain benda di atas, maka berlaku akta notaris karena jika tidak, maka penghibahan tidak akan sah.

Saham merupakan benda bergerak

Patut diketahui bahwasannya saham dipandang dalam hukum sebagai benda bergerak. Oleh karena itu, aset ini memang bisa dipindahkan atau dialihkan.

Pemindahan ini bisa dilakukan lewat penyerahan nyata. Lain halnya dengan benda tak bergerak yang wajib dibalik nama.

Meski demikian, berdasarkan Pasal 56 ayat 1 UU PT pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak tersebut, bisa dengan akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta bawah tangan.

Bebas pajak asal…

Hibah saham dari orangtua ke anak kandung bukan merupakan objek pajak penghasilan (PPh). Selama ada dokumen yang menyatakan bahwa hibah tersebut memang dilakukan orangtua ke anaknya, maka hal itu bisa menjadi bukti sah atas harta hibah.

Namun, si penerima hibah wajib melaporkan saham yang diterimanya ke dalam Surat Pemberitahuan Tahuna (SPT) sebagai penghasilan bukan objek pajak.

Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto menceritakan besarnya kekayaan alam di Indonesia termasuk emas yang tersimpan di Indonesia. Hal itu diungkapkan Prabowo tatkala mendengar berbagai kajian yang berasal dari dalam dan luar negeri.

Hal ini diceritakan Prabowo pada Kongres Partai Nasional Demokrat (NasDem) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Selasa malam lalu (27/8/2024).

“Ternyata tiap ada gunung berapi ada emas. Seluruh nusantara ini penuh dengan emas. Tinggal kau cari emasnya di mana. Tapi ada,” kata Prabowo.

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, kata Prabowo sangat strategis dan dibutuhkan dunia sekarang dan masa depan. “Kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia,” jelasnya. Bahkan jika digabungkan dengan Filipina, nikel yang dimiliki bisa mencapai 2/3 cadangan dunia.

Prabowo juga menyinggung soal bauksit yang diperkirakan beberapa ahli tidak akan habis dalam ratusan tahun ke depan.

“Kita punya bauksit, cadangannya bisa untuk ratusan tahun, tidak akan habis, dan alumunium sangat dibutuhkan untuk kehidupan modern dan mineral-mineral-mineral, mineral kritis. Uranium, Thorium kita semua ada,” ujarnya.

Lantas seperti apa data cadangan emas di Indonesia per wilayah?

Mengacu data Booklet Kementerian ESDM tahun 2020, untuk total sumber daya bijih emas mencapai 14.963,73 juta ton. Sementara total sumber daya logam mencapai 0,01 juta ton. Adapun total cadangan bijih mencapai 3.565,70 juta ton dan total cadangan lopgam mencapai 0,005 juta ton.

Berikut wilayah yang menyimpan sumber daya dan cadangan emas di Indonesia (satuan juta ton):

Sumatera

SD Bijih: 3.113,47

SD Logam: 0,002

CD Bijih: 168,56

CD Logam: 0,0004

Kalimantan

SD Bijih: 746,98

SD Logam: 0,001

CD Bijih: 40,30

CD Logam: 0,0001

Sulawesi

SD Bijih: 1.570,81

SD Logam: 0,004

CD Bijih: 557,05

CD Logam: 0,0024

Papua

SD Bijih: 3.202,66

SD Logam: 0,002

CD Bijih: 1.869,00

CD Logam: 0,0015

Jawa

SD Bijih: 3.113,47

SD Logam: 0,002

CD Bijih: 396,99

CD Logam: 0,0001

Nusa Tenggara

SD Bijih: 5.009,62

SD Logam: 0,002

CD Bijih: 506,98

CD Logam: 0,0002

“Jumlah cadangan bijih emas Indonesia terbesar di Papua atau 52%,” terang Booklet Kementerian ESDM yang mengolah data Badan Geologi.

Sementara itu tercatat bahwa Indonesia merupakan produsen tambang emas urutan ke -6 di Dunia. Hal ini tentunya Indonesia memiliki peranan untuk menjadi penyuplai emas Dunia. Mengacu data booklet itu, Indonesia memproduksi sebanyak 160 Ton Au atau di atas Meksiko, Ghana, Argentina, Brazil, Afrika Selatan, Kazakhstan, Uzbekistan dan Papua Nugini.

 Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) Seri FR0105 dengan tenor 40 tahun, melalui mekanisme private placement senilai Rp3 triliun pada 27 Agustus 2024 yang transaksinya telah dilaksanakan pada 22 Agustus 2024.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyebutkan, SUN ini merupakan instrumen obligasi negara dengan tenor terpanjang yang ditawarkan di pasar domestik saat ini.

Transaksi surat utang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan SUN Dengan Cara Private Placement.

“Untuk penerbitan selanjutnya diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme lelang secara reguler,” kata Direktur Surat Utang Negara DJPPR Deni Ridwan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Secara rinci, SUN ini diterbitkan dengan status dapat diperdagangkan.

Tingkat kupon yang diberikan dalam penerbitan SUN sebesar 6,875 persen tetap (fixed rate) per tahun, dengan imbal hasil atau yield 6,930 persen.
SUN dengan seri FR0105 ini akan jatuh tempo pada 15 Juli 2064.

Deni mengatakan, langkah strategis ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam pendalaman pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik, khususnya mendukung pertumbuhan industri dana pensiun dan asuransi yang membutuhkan instrumen investasi jangka panjang dengan tingkat risiko yang terukur.

“Melalui langkah ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan domestik serta memperkuat fondasi ekonomi nasional,” ujarnya.

Penerbitan ini juga sejalan dengan POJK Nomor 36/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan POJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank untuk pilihan instrumen investasi kepada lembaga jasa keuangan non bank tanpa mengabaikan aspek keamanan, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas lembaga jasa keuangan non bank, imbal hasil yang diperoleh, dan peranan investor domestik.

Penerbitan SUN baru ini didasari oleh perlunya penguatan lembaga jasa keuangan seiring meningkatnya pertumbuhan industri keuangan non bank.

Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Abdul Hadil mengatakan, salah satu upaya peningkatan tata kelola investasi untuk perusahaan perasuransian dan dana pensiun yakni mendorong lembaga jasa keuangan untuk menyesuaikan durasi aset investasi yang dikelola sesuai dengan durasi kewajiban kepada para peserta program asuransi dan dana pensiun.

Mengingat bahwa sebagian kewajiban perusahaan perasuransian dan dana pensiun memiliki durasi jangka panjang, maka terdapat kebutuhan adanya instrumen investasi dengan tenor panjang yang memiliki risiko rendah, namun dapat menawarkan imbal hasil yang cukup kompetitif.

“Kami dari asosiasi perusahaan perasuransian dan dana pensiun secara intens telah melakukan audiensi dengan Pemerintah terkait dengan kebutuhan instrumen investasi, dalam hal ini Surat Berharga Negara (SBN), dengan tenor yang lebih panjang dibandingkan dengan yang selama ini sudah diterbitkan oleh Pemerintah di pasar domestik,” ucap Abdul Hadil.

Menurutnya, investasi pada instrumen jangka panjang tersebut sejalan dengan arah kebijakan OJK untuk terus mendorong pertumbuhan industri keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Sementara, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menyatakan bahwa OJK menyambut baik keputusan Pemerintah untuk menerbitkan SBN bertenor panjang ini agar lembaga jasa keuangan memiliki lebih banyak opsi dalam menjalankan arah kebijakan dari OJK tersebut.

“Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan ketahanan industri keuangan, tetapi juga mendukung pendalaman pasar SBN domestik dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Iwan.